loading...
Kelanjutan pembangunan IKN kembali dipertanyakan di tengah efisiensi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) besar-besaran yang dilakukan oleh pemerintah. Foto/Dok
JAKARTA - Kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara ( IKN ) kembali dipertanyakan di tengah efisiensi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) besar-besaran yang dilakukan oleh pemerintah. Terbaru Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo mengatakan, saat ini belum ada realisasi anggaran untuk pembangunan IKN .
Dody mengatakan, banyak anggaran Kementerian PU diblokir oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berkaitan dengan adanya Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Sehingga total anggaran Kementerian PU tahun 2025 hanya tersisa Rp29,57 triliun.
Baca Juga
"Realisasi anggaran IKN belum ada, kan anggaran kita diblokir semua. Anggarannya tidak ada," ujar Dody saat ditemui di Kompleks DPR RI, Kamis (6/2/2025).
Pada kesempatan itu, Dody mengaku hingga saat ini belum ada rencana untuk melakukan kunjungan ke IKN meninjau progres pembangunan infrastruktur dasar yang dianggarkan sebelumnya. Sebab masih fokus untuk melakukan penyesuaian dengan anggaran yang tersedia.
Pembangunan IKN Jadi Beban APBN?
Apa yang dilakukan Presiden sejalan dengan Pengamat Ekonomi, Yanuar Rizki yang sebelumnya mengatakan harus mengevaluasi belanja negara yang diwariskan dari era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Langkah ini dinilai penting untuk memastikan keberlanjutan fiskal di tengah tekanan utang jatuh tempo yang terus meningkat.
“Beban berat belanja masa lalu ini kan harus dikatakan di-review dan ini pada akhirnya pelan-pelan ya dia harus melepaskan diri juga dari bayang-bayang Jokowi. Itu keniscayaan, gimana lagi,” tambahnya.
Menurutnya, ruang fiskal pemerintah semakin menyempit, terutama akibat lonjakan utang jatuh tempo yang diperkirakan mencapai Rp850 triliun per tahun pada 2025, 2026, hingga 2027.
Selain itu, proyek besar seperti Ibu Kota Nusantara (IKN) serta program bantuan sosial (bansos) perlu ditinjau dari segi dampak dan efisiensinya. Apalagi, Prabowo juga telah menginstruksikan untuk melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp306 triliun.
“Kalau sekarang sebetulnya kalau kita lihat dengan walaupun tidak mengucapkan IKN kan sudah tidak lagi jadi besar. Ya kemudian dia mencoba mengefektifkan makan bergizi gratis. Kemudian dia mulai menyadari ruang fiskal yang menyempit melakukan penghematan Rp306 triliun,” kata Yanuar.
Update Pembangunan IKN
Sementara itu sebelumnya dilaporkan pembangunan IKN hingga akhir tahun 2024 mencapai 87,9%. Total anggaran yang sudah digelontorkan hingga akhir 2024 mencapai Rp40,29 triliun.
Dody menjelaskan alokasi anggaran sebesar Rp40,29 triliun meliputi sejumlah sektor mulai dari sumber daya air sebesar Rp1,46 triliun, bina marga sebesar Rp18,32 triliun, cipta karya dengan Rp12,09 triliun, dan perumahan sebesar Rp8,43 triliun.
