Kolaborasi Multipihak Kunci Pelestarian Ekosistem dan Industri Berkelanjutan

JAKARTA - Pelestarian ekosistem dan keanekaragaman hayati di Papua membutuhkan kolaborasi antara industri, masyarakat lokal, masyarakat adat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya agar pengelolaannya dapat berjalan secara berkelanjutan. Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk menghadapi kompleksitas kondisi alam, keterbatasan data keanekaragaman hayati, hingga tantangan sosial di wilayah tengah dan timur Indonesia.

"Kami melihat bahwa kita nggak bisa yang namanya bekerja sendiri, harus secara kolaboratif. Walaupun katakanlah itu memang wilayah kerja kami, tapi secara kenyataannya kami enggak bisa melakukan itu sendirian," ujar Koordinator Konservasi dan Pemantauan Keanekaragaman Hayati PT Freeport Indonesia Kukuh Indra Kusuma dalam talkshow sesi tematik Preserving Papua’s Ecosystems Through Biodiversity Conservation dikutip pada Selasa (22/9/2026).

Baca Juga: Realisasi Pembiayaan Perumahan di Bawah Target, Menteri Maruarar Sentil Kinerja BP Tapera

Kukuh mengatakan pengelolaan ekosistem di wilayah kerja Freeport Indonesia di Timika, Papua, memiliki tantangan yang kompleks karena berada di kawasan dengan karakter geografis beragam dan berdekatan dengan Taman Nasional Lorentz. Wilayah tersebut mencakup 14 tipe ekosistem dengan bentang ketinggian mulai dari 0 meter hingga 4.200 meter di atas permukaan laut (mdpl). "Jadi Timika itu cukup unik. Dia 50 km datar, kemudian sangat terjal. Jadi secara topografis, secara natural tantangannya sangat kompleks," katanya.

Selain kondisi alam, ketersediaan data menjadi faktor penting dalam upaya pemulihan ekosistem. Menurut Kukuh, data mengenai jenis tumbuhan dan satwa dapat digunakan untuk menentukan benih yang sesuai dalam kegiatan penanaman kembali serta mendukung pemulihan kawasan yang mengalami kerusakan.