loading...
Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan pada sidang tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (15/8). FOTO/Biro Pers Setpres
JAKARTA - Pemerintah mengusulkan total anggaran belanja sebesar Rp1.498,25 triliun untuk 102 kementerian/lembaga (K/L) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Dari jumlah tersebut, sepuluh K/L menyerap anggaran sebesar Rp1.172,38 triliun, atau sekitar 78% dari total belanja yang dialokasikan.
Posisi teratas K/L dengan alokasi terbesar ditempati oleh Badan Gizi Nasional (BGN), sebuah lembaga baru yang dibentuk untuk menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG). BGN mendapat anggaran Rp268 triliun, sebagian di antaranya merupakan cadangan.
Baca Juga: Rincian 8 Agenda Prioritas RAPBN 2026, Lengkap dengan Alokasi Anggarannya
Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan menjelaskan program MBG pada 2026 akan menyasar 82,9 juta siswa, ibu hamil, dan balita. Untuk mendukung program ini, pemerintah akan membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh pelosok negeri. Total alokasi anggaran untuk program ini mencapai Rp335 triliun.
Di bawah BGN, alokasi anggaran terbesar lainnya diberikan kepada sejumlah K/L yang mencerminkan prioritas pemerintah pada stabilitas nasional, pertahanan, serta pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia.
Kementerian Pertahanan berada di urutan kedua dengan anggaran Rp185 triliun, turun Rp62 triliun dari outlook 2025. Penurunan ini disebabkan selesainya sejumlah proyek pengadaan alutsista. Sementara itu, Kepolisian Negara Republik Indonesia mendapat alokasi Rp145,65 triliun, menempatkannya di posisi ketiga.
Prioritas pada sektor infrastruktur juga tercermin dari alokasi untuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang menerima Rp118,5 triliun. Anggaran ini ditargetkan untuk mempercepat proyek-proyek infrastruktur yang sempat tertunda dan melanjutkan program pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Sektor sosial dan pendidikan tidak luput dari perhatian. Kementerian Kesehatan mendapat alokasi Rp114 triliun, diikuti Kementerian Sosial dengan Rp84,44 triliun. Alokasi ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas layanan publik.
