loading...
Pemerintah mengungkapkan sejumlah faktor yang menyebabkan antrean panjang BBM subsidi di sejumlah SPBU di Makassar. FOTO/Arif Julianto
JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan sejumlah faktor yang menyebabkan antrean panjang Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi di sejumlah SPBU di Makassar, Sulawesi Selatan merupakan fenomena peralihan konsumsi masyarakat dari BBM nonsubsidi ke Pertalite. Kenaikan harga BBM nonsubsidi mendorong sebagian masyarakat yang sebelumnya menggunakan BBM nonsubsidi beralih ke BBM subsidi sehingga meningkatkan permintaan Pertalite dan berdampak pada antrean di sejumlah SPBU.
"Masalahnya sekarang adalah banyak orang yang awalnya tidak memakai BBM subsidi, sekarang shifting pindah ke subsidi. Ini karena harganya melonjak. Itulah yang terjadi sebagian di Makassar," kata Bahlil dalam acara InTech SEA 2026 di Jakarta, Senin (14/9/2026).
Baca Juga: 80% SPBU Makin Kondusif, Antrean BBM Subsidi di Makassar Kian Terurai
Namun, Bahlil menegaskan antrean panjang tersebut bukan disebabkan oleh keterbatasan stok BBM secara nasional. Menurut dia, cadangan BBM nasional masih mencukupi sekitar 20 hari sehingga kondisi tersebut tidak semestinya terjadi jika distribusi dan konsumsi berjalan normal. "Cadangan nasional kita 20 hari. Harusnya tidak logis masa terjadi antre," ujarnya.
Selain peralihan konsumsi, pemerintah menemukan indikasi penyalahgunaan BBM subsidi, antara lain pengisian dalam jumlah besar menggunakan kendaraan yang tangkinya telah dimodifikasi. Bahlil menyebut terdapat kendaraan berukuran besar, termasuk mobil dan truk, yang memiliki tangki berkapasitas hingga ratusan liter, bahkan disebut dapat menampung sekitar 700 liter hingga 1 ton BBM.
Baca Juga: Urai Antrean BBM, 25 SPBU Pertamina di Makassar Buka 24 Jam Nonstop
Bahlil juga menyoroti perilaku kendaraan yang kembali mengisi BBM meski tangki belum kosong sehingga memperpanjang antrean di SPBU. "Ini ada indikasi sengaja motor dan mobil itu antre, tangkinya belum penuh, eh tangkinya belum kosong sudah antre. Isinya ada yang cuma 15 liter, 10 liter, 20 liter," katanya.
Menurut Bahlil, persoalan antrean BBM subsidi di Makassar tidak cukup diselesaikan dengan menambah pasokan, tetapi juga memerlukan pengawasan terhadap pola konsumsi dan distribusi untuk mencegah penyalahgunaan. Pemerintah akan mengambil langkah cepat dengan melibatkan aparat penegak hukum dalam mengawasi penyaluran BBM subsidi.
(nng)
