Jum'at, 03 Januari 2025 - 20:04 WIB
loading...
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia memastikan, Indonesia tidak lagi impor solar pada tahun 2026, mendatang. Foto/Dok
JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia memastikan, Indonesia tidak lagi impor solar pada tahun 2026, mendatang. Bahlil menjelaskan, hal ini didasarkan dengan melihat jumlah lifting minyak bumi, ditambah pengimplementasian bahan bakar nabati Bio Solar menjadi B50 pada tahun 2026.
Adapun pada tahun 2025 pemerintah mulai menerapkan B40 sebagai bahan bakar transportasi. "Insya Allah di 2026 atas arahan Bapak Presiden Prabowo kita sudah harus mendorong ke B50. Jadi implementasi B40 di 2025 sambil mempersiapkan implementasi B50 di 2026. Kalau ini yang kita lakukan maka impor kita terhadap solar Insya Allah dipastikan sudah tidak ada lagi di tahun 2026," ujar Bahlil dalam konferensi pers di Kantornya, Jumat (3/1/2025).
Baca Juga
Bahlil menjelaskan, saat ini lifting minyak Indonesia telah mengalami peningkatan selama 2 bulan terakhir. Pada September 2024 lalu lifting minyak bumi sebanyak 575 ribu barel per hari. Sedangkan hingga akhir Desember total lifting minyak RI sudah tembus 600 ribu barel perhari.
"Kalau kita mendorong untuk urusan lifting kita di solar naik, maka InsyaAllah cadangan kita akan semakin baik itu menyangkut dengan biodiesel," kata Bahlil.
"Nah 2 bulan terakhir ini, di November dan Desember, itu sudah mencapai 600.000 baril per day, ya naik. Jadi sekaligus ini bagian dari pada Perintah Bapak Presiden tentang ketahanan energi mengurangi impor," tambahnya.
Diketahui target yang disusun dalam APBN 2025 terkait lifting minyak sebanyak 605 ribu barel perhari. Hingga akhir tahun mendatang, Bahlil optimistis lifitng minyak Indonesia akan mampu lampaui target tersebut.
Baca Juga
"Kali ini kita fokus betul untuk mendorong dan kami mengusahakan insyaAllah bisa melebihi dari target APBN (lifthing minyak) karena itu kita melakukan reform berbagai langkah-langkah yang saling menguntungkan antara K3S (Kontraktor Kontrak Kerja Sama) dengan Pemerintah," pungkasnya.
(akr)
Follow WhatsApp Channel SINDOnews untuk Berita Terbaru Setiap Hari
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Baca Berita Terkait Lainnya
30 menit yang lalu
51 menit yang lalu
1 jam yang lalu
1 jam yang lalu
1 jam yang lalu
2 jam yang lalu
