loading...
Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, bahwa belanja pemerintah pusat pada 2026 akan meningkat secara signifikan. Foto/Dok
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, bahwa belanja pemerintah pusat pada 2026 akan meningkat secara signifikan, dengan porsi terbesar dialokasikan untuk program perlindungan sosial (perlinsos).Ia menjelaskan, bahwa komitmen ini merupakan kelanjutan dari tahun 2025, di mana anggaran pemerintah pusat yang langsung dinikmati masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah, mencapai Rp1.333 triliun.
"Bahwa anggaran pemerintah pusat yang langsung dinikmati oleh masyarakat terutama kelompok bawah mencapai Rp1.333 triliun untuk tahun ini. Dua hari lagi (15 Agustus) Bapak Presiden akan menyampaikan untuk tahun depan dan angkanya akan lebih besar sekali, dimulai dari perlindungan sosial," kata Sri Mulyani dalam acara Sarasehan Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, Rabu (13/8/2025).
Baca Juga: Pemerintah Pusat Belanja Rp694,2 Triliun saat APBN Tekor di Mei 2025, Buat Apa Saja?
Perlinsos mencakup berbagai bantuan, mulai dari tunai, pangan, hingga pendidikan. Beberapa program prioritas yang disebutkan adalah Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 10 juta keluarga miskin, bantuan sembako untuk 18 juta keluarga, serta subsidi pembiayaan bagi pelaku UMKM.
"UMKM yang belum mampu kita berikan akses tadi, jadi itu adalah akses kapital dengan kita tahu kemampuan untuk membayarnya yang terbatas maka diberikan subsidi terhadap beban biaya dananya. Itu bisa distrukturkan secara syariah," tambahnya.
Selain perlindungan sosial, belanja pemerintah juga akan difokuskan pada penyediaan layanan kesehatan gratis serta pembangunan fasilitas kesehatan. "Takdir mengenai kematian kita nggak pernah tahu, tapi ikhtiar untuk kita memperbaiki masyarakat untuk mendapatkan hak kesehatan itu ikhtiar kita," ujar Sri Mulyani.
Sektor pendidikan juga akan mendapat porsi besar. Anggaran pendidikan pada 2025 mencapai Rp724,3 triliun, sesuai amanat konstitusi sebesar 20% dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara).
