Kekuatan Ekonomi BRICS Capai 35% GDP Dunia, Bisakah Indonesia Ambil Manfaat?

JAKARTA - Indonesia secara resmi bergabung sebagai anggota ke-10 kelompok ekonomi BRICS , sebuah kelompok ekonomi negera berkembang terdepan yang memegang peranan penting dalam perekonomian global yang anggota utamanya terdiri dari Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan.

Bergabungnya Indonesia dengan BRICS diperkirakan akan memberikan banyak manfaat bagi Indonesia di bidang ekonomi, perdagangan, stabilitas mata uang, hingga diplomasi internasional.

Duta Besar Indonesia untuk Rusia, Jose Antonio Morato Tavares menjelaskan, berbagai manfaat sekaligus tantangan yang dapat diraih Indonesia dari keanggotaan ini, terutama dalam bidang ekonomi dan geopolitik. Menurutnya, BRICS menawarkan peluang besar untuk memperkuat perdagangan dan pasar Indonesia.

“Saat ini, 62% dari total produksi kelapa sawit Indonesia diimpor oleh negara-negara anggota BRICS. Dengan populasi BRICS yang mencapai 45% populasi dunia, sekitar 900 juta orang, keanggotaan ini memberikan akses pasar yang besar dan memperlancar perdagangan di antara anggotanya,” tutur Jose dalam diskusi publik bertajuk “BRICS: Menakar Langkah Indonesia” yang digelar Ikatan Alumni Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran (IKAHI Unpad) di Jakarta.

Jose juga menyoroti kekuatan ekonomi BRICS yang mencapai 35% dari Produk Domestik Bruto (GDP) dunia berdasarkan purchasing power parity (daya beli masyarakat), lebih tinggi dibandingkan G7 yang hanya 30%. Meski demikian, dia mengingatkan perlunya kewaspadaan menghadapi tantangan ekonomi global yang saat ini lesu.

Dalam konteks geopolitik, Indonesia berpotensi menjadi jembatan penghubung antara BRICS dan Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), yang didominasi negara-negara Barat. Indonesia telah melamar menjadi anggota OECD pada 2024, tetapi keanggotaan tersebut belum disetujui.

Dengan politik luar negeri yang bebas aktif, Indonesia menekankan bahwa manfaat dari BRICS bersifat ekonomi, tanpa mengubah posisi politiknya. “Jembatan ini efektif karena posisi politik luar negeri kita yang bebas aktif,” ujar Jose.

Sementara, Asisten Deputi Stabilisasi Harga Kementerian Koordinator Pangan, Siradj Parwito, mendukung langkah Indonesia bergabung ke BRICS. Dia menyebut New Development Bank (NDB), bank pembangunan milik BRICS—sebagai sumber alternatif pembiayaan untuk proyek-proyek pembangunan Indonesia.

“Dana NDB dapat digunakan untuk mendanai proyek-proyek berisiko tinggi yang sulit menarik minat investor swasta, seperti proyek energi geotermal. Kata kuncinya adalah bankable. Dengan pendanaan ini, proyek-proyek kita yang berisiko tinggi bisa direstrukturisasi agar lebih menarik bagi investor,” pungkasnya.

(akr)