loading...
Munculnya opsi relaksasi ekspor bijih bauksit menjadi sorotan legislator yang dinilai bisa menggoyahkan kepercayaan investor yang sedang atau akan membangun smelter. Foto/Dok
JAKARTA - Kebijakan hilirisasi bauksit dinilai memasuki fase kritis. Turunnya produksi nasional dan belum optimalnya pembangunan smelter dalam negeri mendorong munculnya opsi relaksasi ekspor bijih bauksit agar kegiatan ekonomi di hulu tambang tetap berjalan. Namun, rencana ini menuai sorotan dari kalangan legislatif.
Anggota Komisi XII DPR RI, Gulam Mohamad Sharon menyatakan, tidak sependapat dengan wacana relaksasi ekspor tersebut. Menurutnya, membuka kembali keran ekspor bijih bauksit justru berpotensi menghambat hilirisasi , serta menggoyahkan kepercayaan investor yang sedang atau akan membangun smelter.
“Saya mendukung penuh kebijakan Presiden dalam membangun ekosistem industri nasional. Tapi kalau ekspor dibuka lagi, kita harus pikirkan ulang. Ini bisa mengulang kesalahan masa lalu, di mana begitu ekspor dibuka, banyak investor membatalkan pembangunan smelter,” kata Sharon.
Sharon menyebut, pengalaman serupa pernah terjadi saat larangan ekspor pertama diberlakukan di era Presiden SBY, yang mendorong pembangunan smelter oleh WHW di Kalimantan Barat. Namun setelah kebijakan dilonggarkan, komitmen pembangunan banyak yang terhenti karena lebih menguntungkan menjual material mentah.
“Zaman itu WHW bangun karena ekspor ditutup. Tapi ketika dibuka lagi, banyak yang berhenti membangun karena lebih untung jual bahan mentah. Kalau pola ini terus berulang, investor akan ragu menaruh uangnya di proyek jangka panjang,” ujarnya.
Sebagai wakil rakyat dari Kalimantan Barat, Sharon menyayangkan proyek-proyek smelter yang mandek. Seperti PT Dinamika Sejahtera Mandiri, PT Laman Mining, PT Kalbar Bumi Perkasa, PT Parenggean Makmur Sejahtera, PT Persada Pratama Cemerlang, PT Quality Sukses Sejahtera dan PT Sumber Bumi Marau. Ia mempertanyakan, urgensi relaksasi ekspor, sementara banyak proyek bahkan belum memulai konstruksi.
“Tiangnya saja belum ada (pembangunan smelter). Kalau mau relaksasi, harus ditinjau ulang apakah sesuai dengan visi dan misi Presiden. Jangan sampai relaksasi membuat yang mau komit bangun jadi mundur semua,” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa solusi dari kondisi saat ini bukan dengan membuka ekspor, melainkan dengan mempercepat pembangunan smelter, memberikan insentif investasi, dan menjamin penerapan Harga Patokan Mineral (HPM) yang adil, terutama untuk pelaku usaha lokal.
“Kalau kita mau bentuk ekosistem industri yang sehat, hentikan ekspor, permudah izin, beri ruang dan insentif bagi smelter, serta kawal penerapan HPM agar tambang-tambang lokal tidak ditekan oleh pembeli,” tambahnya.
