loading...
Industri hilirisasi nikel perlu melakukan transformasi demi menciptakan lingungan dan pekerjaan hijau. FOTO/dok.SINDOnews
JAKARTA - Pemerintah terus mendorong program hilirisasi nikel untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8% yang tercantum dalam Asta Cita. Namun, hasil studi menunjukkan pemerintah dan industri memiliki pekerjaan rumah untuk memastikan hilirisasi nikel tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi tetapi juga perlu mengakui hak-hak pekerja serta melindungi keselamatan dan kesejahteraan pekerja.
"Keduanya merupakan inti dari green jobs yang adil, berkelanjutan, dan inklusif," ujar Manajer Riset dan Pengelolaan Pengetahuan Koaksi Indonesia Ridwan Arif, dalam keterangan tertulis, Sabtu (25/1/2025).
Dia menekankan perluanya evaluasi hilirisasi industri nikel. Arif menyoroti tiga faktor yang menjadi alasan mengapa hilirisasi belum bisa dikatakan sebagai green jobs dan masih banyak hal yang belum terpenuhi.
"Misalnya, lemahnya perlindungan pekerja, dampak sosial kepada masyarakat, dan praktiknya yang masih banyak menimbulkan kerusakan lingkungan," jelas Arif.
Baca Juga
Sebab itu, industri pengolahan nikel sudah seharusnya memenuhi prinsip Environmental, Social and Governance (ESG) menuju transformasi ke arah dekarbonisasi industri dan praktik industri yang bertanggung jawab. Industri nikel yang bertanggung jawab akan memiliki implikasi jangka panjang, baik terhadap ekosistem lokal maupun daya saing produk nikel Indonesia di pasar internasional.
Studi koaksi juga menunjukkan, narasi ekosistem industri nikel belum sepenuhnya mendukung transisi energi bersih karena pengolahan nikel masih mengandalkan captive power batu bara yang menghasilkan emisi GRK tinggi.
Dari kapasitas 18 gigawatt (GW) pembangunan PLTU yang direncanakan pemerintah, 13 GW untuk mendukung industri nikel. Akuntabilitas dan transparansi data perlu ditingkatkan agar hilirisasi nikel selaras dengan tujuan transisi energi bersih.
Dari beragam narasi yang berkembang, studi Koaksi menyoroti pentingnya kolaborasi dan koordinasi multipihak baik pemerintah, industri tambang nikel dan pengolahannya, serta masyarakat sipil untuk memastikan kepentingan ekonomi, perlindungan sosial, dan lingkungan dapat berjalan bersama.
Menanggapi geliat industri nikel yang semakin berpeluang menciptakan Green Jobs, Deputi Direktur Industri Hijau Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Taufik Achmad mengatakan, smelter nikel akan menunjang transisi energi.
