Uni Eropa Bakal Larang Ekspor Xbox dan PlayStation ke Rusia, Ini Alasannya

JAKARTA - Uni Eropa (UE) telah mengusulkan pelarangan ekspor konsol video game ke Rusia sebagai bagian dari paket sanksi ke-16. Rencana ini diungkapkan oleh Kepala Kebijakan Luar Negeri UE, Kaja Kallas.

Langkah tersebut diperkirakan akan dimasukkan dalam putaran pembatasan yang lebih luas, dan bakal berlaku pada 22 Februari 2025, mendatang. Perluasan sanksi tersebut bakal menandai tahun ketiga sejak eskalasi konflik Rusia-Ukraina pecah pada tahun 2022.

Kallas mengklaim bahwa Rusia menggunakan konsol game seperti Xbox Microsoft dan PlayStation Sony untuk mengontrol drone. "Kami benar-benar melihat semua hal yang dapat membantu Rusia mengobarkan perang ini, karenanya kami memasukkan mereka (konsol game) ke dalam daftar sanksi," katanya seperti dikutip oleh Financial Times.

Sanksi terbaru yang diusulkan bakal menargetkan pedagang di dalam blok UE yang terus mengekspor konsol game ke Rusia, termasuk penjual barang bekas. Tiga produsen konsol game terbesar – Sony, Microsoft, dan Nintendo – telah menangguhkan penjualan di Rusia menyusul penerapan sanksi Barat pada awal 2022.

Namun di tengah gencarnya sanksi Barat, bagaimanapun produk mereka terus memasuki pasar Rusia melalui impor paralel. Badan intelijen Barat dan Ukraina sebelumnya mengklaim bahwa Moskow mengadaptasi elektronik sipil untuk tujuan militer karena pembatasan komponen kelas militer.

Laporan itu mengklaim bahwa semikonduktor dari lemari es dan peralatan rumah tangga telah digunakan dalam rudal dan drone Rusia.

Di sisi lain industri game merespons proposal tersebut dengan melayangkan kritik keras. CEO perusahaan pengimpor Achivka dan kepala Asosiasi Distributor dan Importir Video Game Rusia, Yasha Haddazhi mencatat bahwa tidak ada satu pun negara Uni Eropa yang memproduksi konsol game dan mempertanyakan efektivitas dari kebijakan tersebut.

Dalam sebuah pernyataan kepada RBK, Haddazhi mengatakan, impor konsol game Rusia bahkan tidak melewati Uni Eropa. Ia menambahkan, bahwa proposal Kallas "menunjukkan kurangnya pemahaman tentang industri video game atau merupakan langkah kosong lainnya."

Sebagai informasi sanksi Uni Eropa membutuhkan persetujuan bulat dari semua 27 negara anggota. Hongaria sebelumnya mengancam akan memveto sanksi karena keputusan Ukraina untuk menghentikan transit gas Rusia.

Menurut Politico, Budapest menyetujui perpanjangan pembatasan yang ada setelah mendapatkan jaminan dari Uni Eropa bahwa masalah keamanan energinya akan ditangani.

Paket sanksi terbaru diperkirakan akan diselesaikan dalam beberapa minggu mendatang menjelang tenggat waktu, 22 Februari. Sedangkan Rusia telah berulang kali mengecam sanksi Barat, dengan menyebutnya sebagai tindakan ilegal dan bertentangan dengan hukum internasional, dan menuntut untuk segera dicabut.

(akr)