Pemerintah Diminta Prioritaskan Industri Galangan Kapal Nasional

JAKARTA - Kontribusi industri galangan kapal saat ini masih sangat kecil terhadap PDB, yakni hanya 0,69% sehingga harus didukung pemerintah. Institusi Perkapalan dan Sarana Lepas Pantai Indonesia (Iperindo) menyatakan siap membangun kapal yang dibutuhkan di dalam negeri dalam rangka mewujudkan visi Indonesia emas 2045.

Organisasi tempat berhimpunnya pengusaha galangan kapal nasional itu meminta pemerintah memprioritaskan galangan kapal dalam negeri untuk membangun kapal yang dibiayai oleh APBN, BUMN, bahkan perusahaan swasta.

"Anggota Iperindo telah menyediakan setidaknya 36.000 dock space kapal per tahun untuk mendukung kegiatan reparasi kapal. Saat ini, tingkat utilisasi dock space untuk reparasi masih relatif rendah, " kata Ketua Umum Iperindo Anita Puji Utami pada Rapat Kerja Nasional Iperindo 2024, dikutip Kamis (12/12/2024).

Tidak hanya itu, Iperindo juga menyiapkan 900 dock space kapal per tahun untuk kegiatan new ship building. Dock space tersebut saat ini sebagian besar masih menganggur akibat order kapal yang sepi. "Kami berharap dock space ini bisa diisi oleh proyek-proyek APBN, BUMN dan perusahaan swasta," katanya.

Sementara, Wakil Menteri Perindustrian Faisol Reza memberikan tantangan kepada industri galangan kapal anggota Iperindo untuk meningkatkan konstribusi industri terhadap produk domestik bruto (PDB) menjadi 1% guna menopang pertumbuhan ekonomi 8% yang ditargetkan Presiden Prabowo Subianto.

Dia menjelaskan konstribusi industri galangan kapal saat ini masih sangat kecil terhadap PDB, yakni hanya 0,69%. Makanya, industri perkapalan nasional harus menjadi salah satu konsen pemerintah untuk menopang target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan.

"Dari angka konstribusi 0,69% pada tahun 2023, kita harus hitung investasi yang diperlukan untuk meningkatkan menjadi 1%. Skema pembiayaan dan nilai investasinya berapa serta apa saja regulasi yang dibutuhkan dan harus disiapkan," ujar Faisol.

Ketua Dewan Pembina Iperindo Bambang Harjo mengungkap, tidak kurang dari 190.000 unit kapal pada pelayaran global yang melintasi perairan Indonesia setiap tahun melalui jalur ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia). Potensi tersebut baru bisa ditangkap oleh galangan kapal Singapura, Malaysia, Vietnam dan sebagian kecil oleh galanga Batam. "Indonesia harus bisa ambil peluang itu dengan mengembangkan galangan kapal lebih optimal," jelasnya.

Dia meminta agar lembaga keuangan dan perbankan memberikan kemudahan permodalan kepada industri galangan kapal nasional.

"Perlu dorongan pemerintah dan DPR agar perbankan mau membiayai galangan dengan rate yang jauh lebih kecil dibanding industri manufaktur di darat," katanya.

Rakernas Iperindo sendiri dibuka oleh Wakil Menteri Perindustrian Faisol Reza dan dihadiri Ketua Dewan Penasehat Iperindo Bambang Harjo yang juga anggota DPR RI, para pengurus pusat dan cabang serta anggota Iperibdo se-Indonesia maupun para mitra.

(nng)