loading...
Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mengutarakan, meskipun kenaikan UMP disambut baik oleh sebagian besar pihaknya, namun kebijakan ini membuka peluang bagi perusahaan untuk melakukan efisiensi. Foto/Dok
JAKARTA - Naiknya Upah Minimun Provinsi (UMP) sebesar 6,5% rupanya tidak selalu menjadi angin segar bagi masyarakat. Pasalnya dengan kenaikan UMP tersebut justru disebut akan membebani pengusaha yang pada akhirnya akan berdampak pada kelangsungan bisnis.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) , Solihin mengutarakan, meskipun kenaikan UMP disambut baik oleh sebagian besar pihaknya, namun kebijakan ini membuka peluang bagi perusahaan untuk melakukan efisiensi. Pasalnya kenaikan tersebut dinilai cukup memberatkan.
Baca Juga
"Kalau ditanya (UMP), ya, pasti berat, gitu. Tapi, kalau Anda di posisinya (pengusaha), apa bisa nolak UMP? Itu aja pertanyaannya. Ya, artinya, sekarang ini semua retail akan mengarah kepada efisiensi," ungkap Solihin dalam acara Pelantikan Dewan Pimpinan Pusat Aprindo periode 2024 - 2028, di Tangerang, Sabtu (14/12/2024).
Kendati demikian, Solihin enggan menyebut efisien yang dimaksud adalah dalam bentuk pemutusan hubungan kerja (PHK). Ia menyebutkan, ada banyak macam efisiensi yang bisa dilakukan perusahaan karena adanya kenaikan UMP tersebut.
"Kalau saya mau jujur, retail, kita bicara toko yang sama ya. Artinya toko yang sama di tahun lalu dan tahun ini naiknya (penjualan) gak sampai 6,5%. Kenaikan retail lebih banyak kepada ekspansi atau penambahan jumlah gerai," jelas Solihin.
Baca Juga
"Efisiensi banyaklah. Jadi bukan hanya sekedar itu (PHK). Saya pikir seluruh pengusaha kalau nggak kepepet banget, dia tidak akan melakukan itu. Ini kan kita bicara retail, ya. Jadi artinya, diharapkan ada yang tutup dan ada yang buka (gerai). Untuk saling topang. Tapi kalau ditanya optimis, kita sebagai pengusaha dalam keadaan apapun harus optimis," tutupnya.
(akr)
