loading...
Isu ekonomi dan energi seperti Pertamina menjadi salah satu yang mendominasi disinformasi atau hoaks di sepanjang satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Foto/Dok
JAKARTA - Isu ekonomi dan energi seperti Pertamina menjadi salah satu yang mendominasi disinformasi atau hoaks , selain politik pada urutan pertama di sepanjang satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran . Hal ini menunjukkan bahwa ruang digital masih menjadi arena utama pembentukan persepsi publik terhadap pemerintah.
Satu tahun Prabowo–Gibran memperlihatkan bahwa dinamika komunikasi publik di era digital masih rentan terhadap disinformasi. Data menunjukkan bahwa hoaks tidak hanya menjadi cerminan polarisasi politik dan ketegangan sosial, tetapi juga menjadi indikator penting tingkat literasi digital masyarakat.
Melalui riset yang dilakukan sejak 21 Oktober 2024 hingga 19 Oktober 2025, Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo) memetakan 1.593 hoaks berdasarkan tema, target, saluran, tipe narasi, serta penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam pembuatannya.
Baca Juga: Viral Kendaraan Nunggak Pajak Dilarang Beli BBM, Pertamina: Hoaks
Lebih lanjut teridentifikasi adanya pergeseran pola target hoaks yang tadinya berfokus pada isu-isu elektoral, kini beralih menyoroti dan menyerang isu-isu yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan, ekonomi, dan pelayanan publik.
Ketua Presidium Mafindo, Septiaji Eko Nugroho menyatakan, “Selama satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, hoaks terus diproduksi dan berevolusi, menyusup di setiap gap regulasi dan gap literasi digital masyarakat. Evolusi dalam bentuk konten deepfake yang mudah diproduksi namun semakin sulit dideteksi, sudah mengadu domba masyarakat Indonesia”
Septiaji menambahkan, ”Scam merupakan salah satu jenis hoaks yang jarang dibahas tuntas di media, padahal korbannya sangat masif, dan bisa menimpa orang terdekat kita. Temuan Mafindo, scam semakin canggih, sudah mulai memanfaatkan AI, menggunakan big data dari hasil kebocoran data pribadi, ini membuat scam ancaman serius bagi siapapun.”
Sementara itu Loina Lalolo Krina Perangin-angin, Presidium Mafindo Pengampu Komite Litbang menyoroti peran kecerdasan buatan dalam produksi konten palsu. “Kami menemukan peningkatan signifikan konten hoaks berbasis AI, terutama deepfake yang sulit dideteksi oleh publik awam”.
Dari sisi akademik, Guru Besar LSPR Institute of Communication and Business, Lely Arrianie menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat ketahanan masyarakat.
“Literasi digital bukan sekadar kemampuan teknis, tapi juga kemampuan kritis dan sosial untuk memahami konteks di balik informasi yang beredar.”
Gambaran Disinformasi Satu Tahun Prabowo–Gibran
Selama satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran, tercatat 1.593 kasus hoaks yang teridentifikasi dan diverifikasi oleh fact-checker Mafindo, tersebar setiap bulan di berbagai platform digital dengan variasi tingkat intensitas. Puncak frekuensi hoaks menurut data terjadi di bulan Juli 2025 yang mencatat frekuensi tertinggi, yaitu 180 hoaks atau sebanyak 11,30% dari total hoaks yang berhasil diverifikasi.
Peningkatan ini terutama berkaitan dengan isu-isu internasional terkait Israel dan Palestina serta isu-isu nasional yang mendapat sorotan publik — seperti evaluasi kinerja kabinet, kebijakan energi, atau dinamika politik pasca 6–8 bulan pemerintahan berjalan.
Bulan November 2024 dan Januari 2025 juga menunjukkan lonjakan jumlah yang cukup signifikan. Setelah puncak penyebaran informasi di bulan Juli 2025, frekuensi penyebaran hoaks cenderung menurun dari Agustus hingga Oktober 2025, dengan kisaran antara 139–85 kasus atau 8,73%–5,34%.
Secara keseluruhan, data gambaran umum disinformasi pada satu tahun masa pemerintahan Prabowo – Gibran menunjukkan bahwa hoaks paling banyak beredar pada fase awal dan pertengahan pemerintahan baru, terutama saat publik mencari kepastian arah kebijakan dan figur pemimpin. Pola ini juga mencerminkan polarisasi politik dan isu ekonomi yang banyak menjadi sasaran manipulasi.
