loading...
Pada Jumat 14 Agustus 2026, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan di Gedung DPR/MPR, Senayan. Foto/Dok
JAKARTA - Pada Jumat 14 Agustus 2026, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan di Gedung DPR/MPR, Senayan. Dalam pidato tersebut, Presiden menempatkan APBN sebagai instrumen untuk melindungi rakyat, memperkuat bangsa, dan mewujudkan cita-cita kemerdekaan.
GREAT Institute menilai RAPBN 2027 dan Nota Keuangan menunjukkan arah kebijakan ekonomi yang lebih jelas di mana APBN tidak hanya diposisikan sebagai instrumen pembiayaan negara, tetapi sebagai alat pembangunan untuk memperkuat kapasitas produksi, memperbaiki layanan dasar, menutup kebocoran, meningkatkan efisiensi belanja, dan memastikan pertumbuhan lebih langsung dirasakan rakyat.
Peneliti Ekonomi GREAT Institute, Adrian Nalendra Perwira menilai, pidato Nota Keuangan tersebut memperlihatkan konsistensi paradigma ekonomi Presiden Prabowo. Negara ditempatkan bukan sekadar sebagai penjaga stabilitas, melainkan sebagai institusi yang aktif membenahi pasar, memperkuat daya saing, mengurangi biaya transaksi, serta mengarahkan sumber daya nasional ke sektor yang lebih produktif.
Baca Juga: Pidato Prabowo Bangun Confidence, Ekonom Berikan Beberapa Catatan
“Pidato Nota Keuangan Presiden Prabowo menunjukkan paradigma yang konsisten. Negara harus kuat, tetapi bukan berarti pasar dimatikan. Justru pasar yang sehat membutuhkan negara yang mampu menyediakan data yang baik, aturan yang jelas, pengadaan yang efisien, infrastruktur dasar, pasar modal yang kredibel, dan perlindungan bagi rakyat,” ujar Adrian.
Menurut Adrian, karakter utama RAPBN 2027 terletak pada upaya menggabungkan tiga agenda sekaligus, yakni pertumbuhan yang lebih tinggi, belanja yang tetap ekspansif, dan defisit yang lebih terkendali. Pemerintah menargetkan pendapatan negara sebesar Rp3.426 triliun, belanja negara Rp4.097,2 triliun, serta pembiayaan Rp671,2 triliun dengan defisit 2,40% PDB. Defisit tersebut lebih rendah dibandingkan APBN 2026 sebesar 2,68% PDB.
“Secara nominal belanja memang naik, tetapi pemerintah tidak sedang mencoba mendanai pertumbuhan 6 persen dengan defisit yang lebih besar. Dengan asumsi PDB 2027 sekitar Rp27.987 triliun, belanja negara setara sekitar 14,6 persen PDB, sedikit lebih rendah dari 14,94 persen dalam APBN 2026. Jadi taruhan sesungguhnya adalah higher bang for the buck: kualitas belanja, produktivitas investasi, dan kemampuan negara mengungkit modal swasta,” ujar Adrian.
Baca Juga: Rincian Asumsi Makro RAPBN 2027! Rupiah Dipatok Rp17.500/USD, Prabowo Target Ekonomi RI Tumbuh 6%
GREAT Institute mencatat RAPBN 2027 menargetkan pertumbuhan ekonomi 6%, lebih tinggi dari target APBN 2026 sebesar 5,4%. Inflasi ditargetkan 2,5%, suku bunga SBN 10 tahun 6,9%, nilai tukar rupiah Rp17.500 per dolar AS, harga minyak mentah Indonesia USD75 per barel, lifting minyak 610 ribu barel per hari, dan lifting gas 954 ribu barel setara minyak per hari.
