6 hours ago
7
Surabaya, Timurpos.co.id – Koalisi organisasi masyarakat sipil yang terdiri dari WALHI Jawa Timur, ECOTON, dan PPLH Bali merilis hasil investigasi terhadap sejumlah proyek plastic credit di Indonesia. Hasilnya menunjukkan bahwa skema yang diklaim sebagai solusi inovatif krisis plastik justru menyimpan berbagai persoalan mendasar, mulai dari kegagalan operasional hingga dampak lingkungan dan kesehatan.
Plastic credit merupakan mekanisme kompensasi (offset) sampah plastik, di mana perusahaan mendanai proyek pengumpulan, pengelolaan, atau daur ulang untuk “mengimbangi” jumlah plastik yang mereka hasilkan.
“Skema plastic credit merupakan solusi semu. Ia tidak menyentuh akar persoalan dalam sistem pengelolaan sampah di Indonesia. Produsen tetap leluasa memproduksi plastik tanpa pengawasan ketat, sehingga tanggung jawab atas dampak produknya terabaikan,” ujar Pradipta Indra Ariono, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Jawa Timur.
Tiga Proyek Besar Disorot
Investigasi menyoroti tiga proyek yang terdaftar dalam Standar Pengurangan Sampah Plastik Verra, yaitu Project STOP di Banyuwangi, proyek Danone-AQUA/Reciki di TPST Samtaku Jimbaran (Bali), serta proyek SEArcular–Greencore di Gresik dan Surabaya.
Ketiga proyek tersebut menjual kredit plastik kepada korporasi global sebagai kompensasi produksi plastik, sekaligus membangun narasi bahwa polusi plastik dapat “dinetralkan” melalui mekanisme pasar.
Namun, temuan di lapangan menunjukkan hal berbeda. Di Banyuwangi, Project STOP mengalami penurunan signifikan setelah pendanaan eksternal berakhir. Infrastruktur yang dibangun tidak lagi berfungsi optimal, bahkan mengalami kerusakan dan minim perawatan.
“Keberhasilan yang ditampilkan cenderung administratif, bukan ekologis. Produksi plastik tetap tinggi dan tidak tersentuh oleh skema ini,” tambah Pradipta.
Dampak Lingkungan dan Kesehatan
Di Bali, fasilitas TPST Samtaku Jimbaran yang menjadi bagian proyek Reciki memicu protes warga akibat bau menyengat, pencemaran lingkungan, dan dugaan gangguan kesehatan. Fasilitas tersebut akhirnya ditutup.
Sementara di Gresik dan Surabaya, plastik bernilai rendah cenderung dibakar atau diolah menjadi bahan bakar seperti RDF (Refuse-Derived Fuel), yang berpotensi menghasilkan emisi berbahaya seperti dioksin dan furan.
“Kasus TPST Samtaku harus menjadi peringatan serius. Pengelolaan sampah yang tidak matang berisiko mengancam lingkungan dan kesehatan. Praktik pembakaran dan RDF perlu dievaluasi,” ujar Catur Yuda Hariyani, Direktur PPLH Bali.
Pola Masalah Berulang
Koalisi menemukan pola serupa dalam berbagai proyek plastic credit, yakni ketergantungan pada pendanaan eksternal, tidak berkelanjutan secara finansial, serta fokus pada pengelolaan hilir tanpa menyentuh sumber produksi plastik.
Selain itu, transparansi dinilai minim. Data terkait aliran dana, volume plastik yang dikelola, serta dampak lingkungan tidak terbuka untuk publik. Di sisi lain, pekerja sektor persampahan masih berada dalam kondisi rentan.
“Tanpa transparansi, klaim keberhasilan tidak bisa diverifikasi,” tegas Daru Setyorini, Direktur Eksekutif ECOTON.
Berpotensi Jadi Greenwashing
Koalisi juga menilai skema plastic credit berisiko menjadi praktik greenwashing, karena memungkinkan perusahaan mengklaim tanggung jawab lingkungan tanpa benar-benar mengurangi produksi plastik.
Plastik bernilai rendah seperti sachet dan multilayer—yang paling banyak ditemukan—sering kali tidak tertangani dan berakhir dibakar atau dibuang ke lingkungan.
“Skema ini membuka celah bagi perusahaan untuk terlihat bertanggung jawab tanpa perubahan nyata. Ini sangat rentan menjadi greenwashing,” tambah Daru.
Koalisi mendorong perubahan pendekatan dalam penanganan krisis plastik di Indonesia, dengan langkah-langkah sebagai berikut:
Fokus pada pengurangan dari sumber, termasuk pembatasan plastik sekali pakai
Tinjau ulang skema plastic credit dan beralih ke solusi hulu, Terapkan Extended Producer Responsibility (EPR) secara wajib dengan prinsip polluter pays, Wajibkan transparansi data terkait proyek pengelolaan sampah
Lindungi pekerja sektor persampahan, termasuk upah layak dan keselamatan kerja dan Evaluasi dan cabut izin proyek yang terbukti merusak lingkungan. Tok
Jumlah Pengunjung 41
