loading...
Diskusi Panel bertajuk Financial Health and Resilience: the Next Frontier of Inclusion pada perhelatan The 2026 Asia Grassroots Forum di Jakarta (4/6) lalu.
JAKARTA - Kemajuan inklusi keuangan dalam satu dekade terakhir telah membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat terhadap layanan keuangan formal. Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 yang dilakukan OJK dan BPS, indeks inklusi keuangan Indonesia telah mencapai 80,51 persen, sementara indeks literasi keuangan berada di angka 66,46 persen. Di tingkat global, World Bank Global Findex Database 2025 mencatat sebanyak 79 persen orang dewasa telah memiliki akun keuangan. Namun, hanya 56 persen yang memiliki dana darurat untuk menghadapi kondisi tak terduga.
Temuan tersebut menunjukkan bahwa perluasan akses keuangan perlu diikuti dengan penguatan kesehatan finansial (financial health) agar layanan keuangan dapat membantu masyarakat mengelola pendapatan, menghadapi risiko, serta membangun kesejahteraan jangka panjang. Seiring dengan berkembangnya ekosistem keuangan digital, perhatian para pelaku industri, regulator, dan organisasi internasional kini mulai bergeser dari sekadar memperluas akses menuju upaya membangun ketahanan finansial masyarakat.
Perubahan fokus tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam panel diskusi bertajuk Financial Health and Resilience: The Next Frontier of Inclusion dalam The 2026 Asia Grassroots Forum, forum tahunan yang diinisiasi Amartha Financial untuk mempertemukan pembuat kebijakan, pelaku industri, investor, dan organisasi internasional dalam membahas berbagai peluang dan tantangan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Pengalaman kunjungan H.M. Queen Máxima of the Netherlands ke Indonesia pada 2025 lalu menjadi salah satu contoh bagaimana upaya memperkuat kesehatan finansial perlu dimulai dari pemahaman terhadap kebutuhan masyarakat akar rumput. Kunjungan tersebut diawali dengan bertemu langsung dengan pelaku usaha dan komunitas di lapangan sebelum dilanjutkan dengan dialog bersama pelaku industri dan pemerintah.
Menurut Nancy Widjaja, Policy Advisor, Office of the United Nations Secretary-General's Special Advocate for Financial Health (UNSGSA) H.M. Queen Máxima of the Netherlands, proses advokasi di tingkat nasional maupun global perlu dibangun berdasarkan pemahaman yang mendalam terhadap kebutuhan masyarakat serta didukung oleh data yang kredibel.
