loading...
Lokasi kebun sawit Astra Agro Lestari, Kotawaringin Barat, Kalteng, Kamis (30/7/2026). FOTO/Puguh Hariyanto
PANGKALAN BUN - Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) terus memperkuat pemahaman publik terkait kontribusi industri kelapa sawit terhadap perekonomian nasional dan pembangunan perkebunan berkelanjutan. Kegiatan tersebut mengajak insan media melihat secara langsung rantai nilai industri sawit, mulai dari sektor hulu hingga hilir, termasuk berbagai program pengembangan yang didukung BPDP.
"Di balik industri sawit terdapat jutaan pekebun dan pekerja yang menggantungkan penghidupannya pada sektor ini. Karena itu, pengembangan sawit harus dilakukan secara berkelanjutan melalui kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, akademisi, media, dan para pekebun agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat," kata Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, dan Umum BPDP Zaid Burhan Ibrahim saat menggelar Kunjungan Kerja di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, Kamis (30/7/2026).
Baca Juga: BPDP Perkuat Tata Kelola Industri Sawit Melalui Pedoman Pengarusutamaan Gender
Zaid mengatakan kelapa sawit merupakan salah satu komoditas strategis Indonesia yang berperan besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, menghasilkan devisa, serta mendukung ketahanan energi nasional. Dengan tingkat produktivitas yang tinggi, kelapa sawit juga dinilai sebagai minyak nabati yang paling efisien dalam pemanfaatan lahan dan tetap menjadi andalan Indonesia untuk memenuhi permintaan pasar global.
Menurut dia, BPDP berperan sebagai bridging institution yang menjembatani kepentingan pemerintah dengan kebutuhan pelaku usaha dan pekebun melalui pengelolaan Dana Perkebunan. Dana tersebut kemudian disalurkan kembali kepada sektor perkebunan melalui berbagai program strategis, seperti Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, promosi, serta dukungan terhadap implementasi program mandatori biodiesel melalui pembayaran insentif.
Sejak memperoleh mandat berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2024, BPDP tidak hanya mengelola Dana Perkebunan untuk komoditas kelapa sawit, tetapi juga mendukung pengembangan kakao dan kelapa. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah meningkatkan produktivitas, daya saing, dan keberlanjutan sektor perkebunan melalui tata kelola dana yang akuntabel.
