loading...
Para kepala delegasi berfoto di KTT BRICS ke-16 di Kazan, Rusia. FOTO/BRICS Summit Photo Gallery/Sputnik
JAKARTA - Indonesia resmi menjadi anggota penuh BRICS , demikian diumumkan oleh kementerian luar negeri Brasil pada Senin (6/1/2024). Dengan PDB sekitar USD1,4 triliun, populasi melebihi 280 juta dan pertumbuhan ekonomi tahunan melebihi 5% selama hampir satu dekade terakhir, Indonesia dianggap sebagai salah satu pasar negara berkembang yang paling dinamis di dunia.
Indonesia adalah negara pertama yang bergabung dengan BRICS sebagai anggota penuh sejak kelompok ini dibuka untuk ekspansi pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) 2023 di Johannesburg, Afrika Selatan. Anggota awal BRICS adalah Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan.
Di bawah kepemimpinan Rusia tahun lalu, BRICS memperkenalkan kategori negara mitra yang menerima 11 negara, termasuk Bolivia, Malaysia, Nigeria, Thailand, Turki, Uganda, dan Vietnam.
Menteri Luar Negeri (Menlu) Indonesia, Sugiono baru-baru ini mengungkapkan alasan dan manfaat yang diharapkan Indonesia peroleh jika menjadi bagian dari BRICS, kelompok negara yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan.
Menlu Sugiono dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR, belum lama ini mengungkapkan manfaat Indonesia menjadi anggota penuh BRICS.
Berikut 3 keuntungan Indonesia menjadi anggota terbaru BRICS:
1. Meningkatkan Hubungan Ekonomi dengan Negara-negara BRICS
Menlu Retno menekankan bahwa BRICS merupakan forum multilateral yang sangat potensial untuk meningkatkan hubungan ekonomi Indonesia dengan negara-negara yang tergabung di dalamnya.
Dengan menjadi bagian dari BRICS, Indonesia dapat memperluas akses pasar menjalin kerjasama ekonomi yang lebih erat, serta memanfaatkan peluang investasi yang datang dari negara-negara anggota BRICS. Hal ini tentu akan berdampak positif bagi perekonomian Indonesia, yang semakin terbuka terhadap dunia internasional.
2. Diplomasi Indonesia yang Bersahabat dengan Semua Negara
Keinginan Indonesia untuk bergabung dengan BRICS, menurut Menlu, tidak berarti Indonesia akan berpihak pada suatu blok militer tertentu. Indonesia tetap mempertahankan kebijakan politik luar negeri yang bebas aktif, sesuai dengan visi Presiden Prabowo yang tidak ingin terlibat dalam blok militer manapun.
Baca Juga
Diplomasi Indonesia tetap dijalankan sesuai dengan prinsip non-align, non-blok, dengan tujuan untuk memperkuat hubungan dengan berbagai negara tanpa mengorbankan kepentingan nasional.
