1 month ago
38
 |
| KPU Kota Bima adakan Rapat Koordinasi dengan sebuah pihak sebagai upaya mitigasi potensi masalah jelang pungut hitung |
bimanews.id-KPU Kota Bima melaksanakan rapat koordinasi mitigasi potensi masalah menjelang pelaksanaan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, Minggu (17/11) bertempat di Hotel Lambitu. Rakor yang melibatkan Bawaslu Kota Bima, BMKG Bima, Polres Bima Kota, dan Kejaksaan Negeri Raba Bima tersebut, sebagai upaya kesiapsiagaan penyelenggaraan pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bima tahun 2024.
Ketua KPU Kota Bima, Suaeb menjelaskan, peserta Rakor adalah seluruh PPK dan PPS se Kota Bima. Rakor ini sangat perlu di lakukan, mengingat saat ini Kota Bima sudah masuk musim hujan.
"Misalnya perlu dipikirkan bagaimana langkah antisipasi jika sewaktu-waktu terjadi curah hujan tinggi. Baik proses pemungutan maupun saat perhitungan. Sehingga informasi dari BMKG ini sangat diperlukan," ujarnya.
Selain itu, Rakor juga dilaksanakan sebagai mitigasi potensi-potensi kerawanan sosial sehingga dapat diantisipasi dan dicarikan solusi sedini mungkin.
"Sebagai upaya terlaksananya Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 berjalan lancar, maka kita harus mempersiapkan secara matang," imbuhnya.
Sementara itu, Perwakilan BMKG Bima, Tri Wahyu, S. Tr. Met menjelaskan potensi bencana pada proses pemilihan. Diantaranya banjir, tanah longsor, petir dan angin kencang atau puting beliung.
"Hasil pantauan kami di BMKG, curah hujan Kota Bima pada November Minggu ke 2 dan ke 3 berada pada kategori rendah dan menengah dengan probabilitas 60% - 80%," jelasnya.
BMKG terus memantau kondisi cuaca di wilayah kerjanya. Terutama pada tahapan pelaksanaan Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024.
"Begitupun dengan perkiraan cuaca pada tanggal 25 hingga 27 November 2024, berada pada kategori ringan dan sedang juga," tuturnya.
Pada kesempatan yang sama KPU Kota Bima melakukan mitigas potensi konflik. Perwakilan Polres Bima Kota, IPDA I Gusti Lanang Weta Saputra menjelaskan pihaknya sudah melakukan pemetaan Potensi kerawanan pada seluruh wilayah Kota Bima.
"Ini juga sebagai upaya untuk menyukseskan Pelaksanaan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bima Tahun 2024, kami sudah melakukan mitigas kerawanan konflik," tegasnya.
Pihaknya kata Lanang selalu berkoordinasi dengan semua pihak untuk memastikan tidak ada masalah dalam proses pungut hitung.
"Teman-teman PPK dan PPS kalau ada informasi apapun, silahkan dikoordinasikan dengan petugas kami di lapangan," imbuhnya.
Hal yang sama juga disampaikan Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Bima Abdul Haris,S.H.,M.H. Dia meminta agar jajaran KPU melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Termasuk dalam penggunaan anggaran. (red)
