Perhapi: Banjir Garoga Dipicu Anomali Curah Hujan Ekstrem

JAKARTA - Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) menegaskan bahwa polemik dampak operasi penambangan terhadap bencana banjir dan longsor di Sumatera harus disikapi secara proporsional dan bertumpu pada kajian ilmiah. Sehingga, keputusan pemerintah terkait dengan itu tepat, objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Forum Group Discussion (FGD) bertema "Mendalami Dampak Operasi Penambangan Terhadap Permasalahan Bencana Lingkungan: Studi Kasus DAS Garoga, untuk Resolusi Berbasis Keilmuan" yang digelar Perhapi di Jakarta baru-baru ini memastikan bahwa bencana banjir dan longsor yang melanda wilayah Sumatera pada November 2025 terutama dipicu oleh anomali cuaca ekstrem yang melampaui batas normal desain mitigasi infrastruktur nasional.

Baca Juga: Ketidakpastian Kebijakan Hambat Investasi di Sektor Tambang

Forum yang dihadiri para ahli pertambangan serta tim Center for Analysis and Applying Geospatial Information (CENAGO) Institut Teknologi Bandung (ITB) ini memaparkan hasil kajian forensik kebencanaan berbasis geospasial. Konsensus pakar independen dalam FGD tersebut memverifikasi bahwa bencana itu didominasi oleh faktor hidrometeorologi ekstrem.

Berdasarkan data hidrologi dan geospasial, kontribusi aktivitas industri terhadap kejadian banjir tergolong sangat kecil. Di sisi lain, data teknis juga membuktikan bahwa keberadaan infrastruktur teknik di area operasional tambang justru berfungsi sebagai penahan (buffer) limpasan air yang membantu mengurangi debit aliran sebelum mengalir ke wilayah hilir.

Ketua Umum Perhapi Sudirman Widhy Hartono menjelaskan bahwa sebagai organisasi profesi, pihaknya berinisiatif memberikan rekomendasi berbasis validasi data untuk menegaskan pentingnya kebijakan yang bertumpu pada kajian ilmiah dalam pengelolaan risiko bencana dan industri.

"Setiap keputusan terhadap kelanjutan operasi pertambangan harus didasarkan pada kajian yang mendalam. Kami merujuk pada kajian independen CENAGO ITB serta presentasi para pakar untuk menjelaskan aspek teknis pertambangan yang benar. Validasi pakar ini bertujuan memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil pemerintah didasarkan pada fakta ilmiah dan dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam mengambil keputusan," ujar Sudirman dalam keterangannya, Senin (9/3/2026).